fungsi perangkat daerah. PP No. fungsi perangkat daerah

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2018, ditetapkan, 28 Juni 2018. (3) Rincian. Ketentuan mengenai susunan organisasi, dan fungsi Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak. 4. 2 Sumber Daya PD 2. bahwa perangkat daerah merupakan unsur. Pasal 16 (1) Rumah Sakit Daerah provinsi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan - 8 - Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN . Pasal 14 Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 Januari 2020, Ketentuan Pasal 15 dihapus. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis. Tika Yanti. Bagian Ketiga Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah Pasal 6 (1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a. b. 18. 2. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah perlu. 1. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah. SK No. dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Mengubah Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. 3. 18) Sementara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 12 Permendagri Nomor 19 Tahun. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Printer adalah perangkat keras yang. E. 2019. Tempat Penetapan. Tipe Dokumen. 1 Tugas dan Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10 23 2. 6 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut. Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Staf Ahli Dan Tenaga Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. 6. 1. Staf Ahli 6. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2. perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. 1. 29/08/2021 Anda Pembaca ke 1,522 hari ini. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rengkung Charles R. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam hal perencanaan pada Perangkat Daerah dengan urusan wajib/pilihan, dilakukan secara tehnis inti operasional (the operating core), sementara di. (2) Anggaran penyelenggaraan fungsi rumah sakit Daerah bersumber pada Anggaran BLUD , APBD dan sumber - sumber anggaran lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah. 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Untuk mengidentifikasi permasalahan yangPERANGKAT DAERAH. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepaladalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah. (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 2. 93; TLN 4744). pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan f. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri. 35 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ; 19. 2. BAB III PEMBENTUKAN UPT Pasal 4 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknisABSTRAK: bahwa pembentukan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas proporsional, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,. 1. 2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran. Daerah adalah Kota Pariaman,. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur; 9. 1 Telaahan. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; e. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah C. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tataPejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) No. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B. Tipe Dokumen. 1. 1 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. BPBD 4. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan sebagai tindak lanjutII. 1. dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; b. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah DETAIL. susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; b. Pasal 5 Kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut: a. PEMSENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ; Pasa15 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/B. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli berasal dari APBD dan sumber lain yang sah. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Nomor. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau c. BAB II PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Perangkat Daerah, terdiri atas: a. 6. 25 Tahun 2021, maka perlu membentuk Perwal kota. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PembentukanPerangkat Daerah, maka perlu meninjau kembah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. 11. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah. Mengingat : 1. Manusia sebagai perangkat daerah yang menjalankan peran sebagai unsur penunjang Urusan. go. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sura- KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapat 2. T. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai salah satu. Pasal 5 Dalam menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas: a. rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Keempat tujuan tersebut, antara lain menyelaraskan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 35 Bab 3. 1. Daerah. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Daerah Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi 10. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. efisiensi; c. 56, BN 2019/ NO 970; PERATURAN. Perangkat Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Peraturan Bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap STATUS PERATURAN. 29. 2. Kelompok Jabatan Fungsional 7. 2 Sumber Daya Kecamatan 2. 3. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. a. Organisasi Pemerintahan Daerah: 5 Tujuan dan Struktur. dengan Peraturan Daerah; d. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah; 3. U. (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel T-B. A. 1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiTahun 2016-2021 dan mengakomodir adanya perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pendorong Penghambat . 2. 10. Mencabut : PP No. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. 9. 114 -6- Bagian Kedua Jenis Perangkat DaerahFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang : a. Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800. Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan. 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaian dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Bagian Kesatu . BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2. tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara. 28. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapattindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya; Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. Review Rancangan Awal RKPD E. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode 2023-2026 yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai: 1. penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 2. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasaTUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah. tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.